Ketahui Aspek Hukum Donor Organ

Sumber: Media Kawasan & Yayasan Pemberdayaan Konsumen Kesehatan Indonesia (YPKKI)

Terinspirasi oleh mendiang Steve Jobs, pendiri Apple yang menerima cangkok hati, situs jejaring sosial Facebook meluncurkan fitur donor organ bagi para penggunanya. Meski fitur ini belum aktif di Indonesia, tak ada salahnya menilik, sudah sampai mana “aturan main” dalam persoalan donor organ di negeri ini?

Menurut Jefri Kum, SH, dari LBH Mawar Saron, dari sisi hukum, pengaturan tentang transplantasi organ diatur dalam UU Kesehatan no. 23 tahun 1992 pasal 1, yang menjelaskan bahwa transplantasi adalah memindahkan organ dari tubuh sendiri atau tubuh orang lain untuk tujuan pengobatan.

“Jadi, harus diperhatikan bahwa konteksnya adalah untuk masalah kesehatan. Namun, yang banyak terjadi di masyarakat adalah donor organ dilakukan untuk tujuan komersil. Inilah yang disebut dengan jual-beli organ”, papar Jefri.

Menurut Jefri, tak bisa dipungkiri bila menjadi donor atas dasar kemanusiaan dan komersil bisa beda tipis. Niatnya mau membantu, tapi di kemudian hari dia menerima imbalan. Ini yang mungkin terjadi di beberapa negara dan harus diwaspadai. Satu-satunya perlindungan terhadap sistem donor organ di negara kita adalah payung hukum yang jelas. Menyikapi hal ini, Dr. Marius Widjajarta, SE, selaku Ketua Yayasan Pemberdayaan Konsumen Kesehatan Indonesia (YPKKI), menyampaikan keprihatinannya bahwa sampai saat ini Indonesia belum memiliki dasar hukum yang secara konkret mengatur persoalan donor organ.

“Menurut saya, sudah sangat mendesak untuk dibuat peraturan yang mengatur soal donor organ agar tidak ada lagi transaksi jual-beli organ secara ilegal yang sangat merugikan masyarakat sebagai konsumen dari pelayanan kesehatan,” ujarnya pada Media Kawasan. Aturan hukum tersebut, kata Marius, haruslah menjelaskan apa dan bagaimana syarat menjadi donor, siapa saja yang bisa menjadi donor, siapa yang bisa menjadi penerima donor, dan banyak hal lain terkait donor organ tubuh. Dengan begini, Indonesia bisa seperti negara lain yang sudah lebih dulu memiliki aturan main yang jelas dan konkret.

“Padahal kebutuhan yang ada terhadap donor organ besar sekali, tetapi tidak ada aturan main yang jelas. Inilah ironi yang terjadi di negeri ini. Masalah donor organ masih belum dianggap penting. Padahal kenyataannya, donor organ atau transplantasi menjadi solusi terbaik dari suatu kondisi penyakit, bahkan bisa membantu menyelamatkan pasien-pasien yang mungkin tidak bisa tertolong dengan pengobatan biasa,” tandas Marius. Sayangnya, karena aturan hukum saja belum ada, maka jangan heran bila ada banyak pihak yang menyalahgunakan dan menjadikan donor organ sebagai komoditas, bahkan bisa pasang iklan secara bebas di internet.

“Kita memang memiliki UU Kesehatan no. 23 tahun 2009, tapi Peraturan Pemerintah atau PP-nya sampai detik ini belum ada, jadi tidak bisa dilaksanakan. UU tanpa PP tidak hanya bagus di atas kertas, tapi juga pelaksanaannya nol besar, tanpa realisasi,” ujar Marius. Jadi, menurut Marius, kalau ditanya boleh atau tidak jual beli organ di Indonesia, kita belum bisa menjawabnya sampai ada PP yang jelas. “PP mengenai hal ini harus segera dibuat. Ini kebutuhan mendesak. Jadilah negara yang tertib hukum agar masyarakat juga terlindungi,” pesan Marius.

Pada prinsipnya, selama masih hidup, seluruh organ tubuh adalah milik masing-masing individu. Persoalannya adalah ketika individu tersebut meninggal dunia dan dia berkeinginan atau berwasiat untuk mendonorkan tubuhnya kepada yang membutuhkan setelah ia meninggal. Kalau sudah begini, siapakah yang harus memberikan persetujuan?

Menurut Jefri, kalau dalam hukum, persetujuan tindakan medis pertama-tama datang dari diri pasien itu sendiri dengan diketahui pihak keluarga. Ketika diwasiatkan, masalahnya apakah hal tersebut diketahui keluarga atau tidak, dan dalam membuat wasiat tersebut apakah dia dalam keadaan sadar atau tidak.

“Surat wasiat adalah suatu bentuk deklarasi pernyataan sepihak yang secara umum ditujukan untuk orang-orang yang nanti menjadi ahli waris. Karena ini adalah permintaan terakhir si pembuat wasiat, maka dari segi hukum, wasiat tersebut harus dijalankan selama tidak melanggar aturan perundang-undangan yang berlaku,” papar Jefri.

“Ini kan niat yang luhur. Logikanya, ketika dia sudah membuat wasiat, keluarganya sudah tahu. Dengan demikian, diharapkan pihak keluarga bisa menerima dan menyetujuinya, karena persetujuan keluarga merupakan salah satu syarat baik untuk donor hidup maupun donor mati. Jadi, sebenarnya keluarga hampir pasti mengetahui hal tersebut,” tegas Jefri.

Menurut Jefri, kedudukan surat wasiat cukup kuat secara hukum untuk permasalahan apapun, termasuk untuk persoalan donor organ tubuh. Sama haalnya dengan masalah warisan, selama tidak melanggar ketentuan perundang-undangan yang berlaku, maka ada yang namanya porsi legitimate, yaitu bahwa setiap anak atau ahli waris sudah mendapatkan bagiannya masing-masing.

“Misalnya, saya mau kasih hibah diluar ahli waris tapi jumlahnya melebihi jatah ahli waris, ini kan melanggar hukum, maka surat wasiat itu harus disesuaikan lagi dengan ketentuan UU, jadi jangan sampai keluarga tidak mendapatkan haknya. Begitu juga dalam hal donor organ,” kata Jeffri memberi contoh.

Jadi, walaupun ada surat wasiat, semua pihak harus tetap mengacu pada UU yang berlaku, karena untuk meyakinkan bahwa apa yang dilakukan oleh si pendonor sah dimata hukum, apalagi ketentuan hukum pidana. “Kalau ini melanggar UU, misalnya dipakai untuk tujuan komersil, maka ancaman pidananya bisa sampai 15 tahun,” jelas Jeffri. Surat wasiat tersebut dibuat dinotaris, disertai keterangan secara tertulis bahwa wasiat tersebut dibuat oleh sicalon donor. Keterangan tertulis ini penting sebagai bukti dan menjadi dasar pembuatan wasiat.

Di Indonesia, sengketa tentang masalah donor organ ini masih langka. “Mungkin dari keluarga melihat ini sebagai bagian dari perbuatan yang mulia, apalagi terkait kultur masyarakat Timur yang masih sangat menghormati sebuah wasiat dari orang yang sudah meninggal. Sepertinya agak janggal ketika si ahli waris ini tidak melaksanakan perintah atau permintaan terakhir si almarhum,” tutur Jeffri.

Namun, Jeffri mengingatkan bahwa sebenarnya yang lebih banyak menjadi sorotan permasalahan adalah ketika sang pendonor organ masih hidup.Donor organ berdasarkan wasiat atau testamen tidak banyak dampak hukumnya, karena sudah ada persetujuan, dan bila dilakukan sesuai UU kesehatan, maka semua sudah dijalankan sesuai prosedur hukum.

“Lain halnya dengan donor hidup, yang sering menimbulkan masalah ketika aksi donor tersebut dilakukan untuk tujuan komersil. Kalau sudah begini, masalahnya adalah bagaimana membuktikan bahwa itu bertujuan komersil, bahwa niat baik untuk mendonorkan organ tersebut dikemudian hari disertai imbalan sejumlah uang sebagai ucapan terimakasih. Ini kan sangat bias,” tandas Jeffri.

Yang jelas, dengan tidak adanya rumah sakit atau organisasi yang memfasilitasi penjualan organ di negara kita, maka masyarakat masih enggan melakukan donor organ. Kalaupun ada, mungkin dilakukan secara terselubung.

Kesimpulannya, di Indonesia , donor organ merupakan hal yang sensitif dan memang belum lazim. Meski begitu, Jeffri berpesan bahwa kita tetap harus waspada.”Masyarakat harus mengerti konsekuensinya. Jangan sampai niat mulia atas dasar kemanusiaan tidak lagi menjadi manusiawi karena risiko medis yang ditanggung sendiri. Jangan melupakan aspek hukum!”

Untuk Informasi lebih lanjut mengenai pemahaman tentang hal ini, dapat dibaca di majalah gratis Sehat Indonesiaku yang akan diterbitkan pada penghujung tahun 2012.